Surat terbuka untuk masyarakat dan pemerintah Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Vietnam sehubungan dengan masalah kekuasaan atas Laut China Selatan

 

alt
Dari South East Asian Sea Foundation – http://www.seasfoundation.org

Laut China Selatan berbatasan dengan Filipina, Malaysia, Brunei,
Indonesia, Vietnam dan China. Lautan ini penting bagi perekonomian, trasportasi dan keamanan negara-nergara tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, Lautan ini paling penting sebagai rute maritim di dunia. Lautan ini penting bagi kemakmuran ekonomi Asia Tenggara, Jepang, Korea, dan Taiwan serta semua negara-negara perdangangan. Maka dari itu, masalah Laut China Selatan menjadi masalah bersama.

Diantara yang berkepentingan, China merupakan ancaman terbesar bagi negara-negara lainnya. Pertama, saat semua masalah hanya seputar pulau-pulau kecil, terumbu dan karang, China justru mengklaim semua wilayah Laut China Selatan. Kedua, militer China merupakan yang terbesar dan yang paling cepat dalam membangun area tersebut.  Ketiga, China memiliki sejarah dalam menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi masalah kepulauan dengan negara lainnya.

Klaim China atas lautan ini sama halnya dengan klaim satu orang atas semua oksigen yang ada di udara. Tidak saja klaim ini ilegal dan tidak adil, jika hal ini terwujud Asia Tenggara akan didominasi dan negara-negara yang ingin lewat lautan ini akan tercekik pada masa konflik.

Maka dari itu, penting untuk tidak membiarkan Laut China Selatan menjadi wilayah teritori China atau danau China. Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Vietnam, ASEAN, China dan semua negara negara di dunia memiliki hak atas lautan ini berdasarkan perjanjian PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Filipina, Malaysia,
Brunei, Indonesia, Vietnam, ASEAN dan negara yang berkepentingan lainnya harus bekerja sama untuk menjaga hak ini melawan ambisi tidak adilnya China.

Kami mengajak warga dan pemerintah Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Vietnam untuk mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama menuju penyelesaian berdasarkan prinsip-prinsip berikut, yang sesuai dengan UNCLOS. Kami mengajak negara-negara lainnya yang perduli untuk mempromosikan dan mendukung solusi tersebut.

1. Bagian Laut China Selatan seperti pulau, terumbu dan karang, yang secara alami tidak berada diatas air pasang, tidak bisa di klaim sebagai wilayah perairan, zona ekonomi eksklusif, atau daratan kontinentan.

 

2. masing-masing bagian yg dipermasalahkan yang secara alami berada diatas air pasang bisa di klaim dalam 12 nautical mil wilayah perairan tetapi tidak dalam zona ekonomi eksklusif atau daratan continental lebih dari 12 nautical mil. Negara yang pada akhirnya memiliki hak atas bagian yang dipermasalahkan seharusnya juga memiliki hak atas wilayah perairan disekitar bagian itu tapi tidak bisa mengklaim zona ekonomi eksklusif atau daratan continental lebih dari 12 nautical mil.

3. Area Laut China Selatan diluar wilayah perairan bagian yang dipermasalahkan dapat dialokasikan sebagai wilayah perairan (mengacu pada UNCLOS Part II), zona ekonomi eksklusif (mengacu pada UNCLOS Part V) dan daratan continental (mengacu pada UNCLOS Part VI) milik China, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia and Vietnam.

4. Dasar yang digunakan pada alokasi diatas harus sesuai dengan UNCLOS
(Articles 5, 6, 7 dan khusus untuk kasus Filipina dan Indonesia hanya, Article 47).

 

5. jika ada permasalahan zona maritime yang tumpang tindih, permasalahan tersebut harus diselesaikan secara adil dan hasilnya harus konsisten dengan hokum internasional.

6. Hak negara lainnya yang diberikan UNCLOS harus dijamin.

Bagian lain seperti Spratlys, Paracels dan Scarborough Shoal tidak bisa diikut-sertakan dalam zona ekonomi ekkslusif, atau daratan continental. Maka dari itu, alokasi zona ekonomi eksklusif dan daratan continental tidak tergantung pada isu kekuasaan bagian yang dipermasalahkan, dan alokasi ini dapat dicapai meski isu kekuasaan itu tidak selesai. Hal ini akan menjaga hak dan keamanan Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia,
Vietnam dan semua negara yang terlibat.

Jika Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Vietnam meneruskan usaha masing-masing dalam mengklaim tanpa adanya dukungan dari pihak lainnya atau dari komunitas internasional, Laut China Selatan pada akhirnya akan menjadi milik China atau danau China. Kesempatan terbaik yang dimiliki negara-negara ini untuk mencegah hal itu terjadi adalah dengan menggunakan suara yang sama di tingkat internasional, bekerja sama atas dasar keadilan dan sesuai dengan UNCLOS, mendukung satu sama lain, dan didukung oleh komunitas internasional.

Judul untuk peta:

ilustrasi alokasi zona ekonomi ekslusif berdasarkan UNCLOS. Daratan continental dialokasikan atas dasar yang sama. Klaim China ditampilkan sebagai pembanding. 12 nautical mil wilayah perairan Paracels, Spratlys dan Scarborough Shoal tidak termasuk dalam alokasi ini, menunggu penyelesaian atas bagian yang diperebutkan

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s